Bahasa politik Islam di Kepulauan Nusantara, sejauh ini menempatkan penguasa dalam kedudukan yang sangat tinggi vis a vis warganya. Seperti juga dalam entitas politik muslim di Timur Tengah, warga masyarakat politik di dunia Melayu disebut ra’yat (rakyat) yang secara harfiyah berarti: Mereka yang digembala atau dituntun oleh penguasa.

Secara variatif rakyat vis a vis penguasa menyebut diri mereka sebagai patik; hamba atau abdi yang berarti sahaya atau budak. Dengan demikian penguasa adalah pengembala atau tuan yang dipandang bertanggungjawab langsung kepada Tuhan atas gembala mereka. Kekuasaan penguasa sebagai penggembala rakyatnya diperkuat melalui konsep daulat. Konsep daulat di sini berbeda dengan arti aslinya dalam bahasa Arab, yakni: Berputar, beralih, berganti, memilih, atau menunjuk seseorang menggantikan yang lain.

Ia juga berbeda dengan konsep kedaulatan (sovereignty) atau bukan negara (nation-state) dalam pengertian modern. Dalam bahasa politik Islam nusantara, secara sederhana kata daulat dirumuskan sebagai kekuatan dan kekuasaan tertinggi dan besar mencakup lahir dan batin, yang setiap saat berkembang.

Dengan demikian dalam konteks politik Muslim nusantara, daulat adalah kekuatan dan kekuasaan mutlak raja yang bersumber dari kualitas sakral sang raja dengan kekuatan-kekuatan gaib yang menjaganya dan dengan keabadian kekuasaannya.

Daulat menurut TJ Moy (The Sejarah Melayu Tradition of Power and Political Order) sebagai suatu konsep tradisi Melayu yang sangat umum, yang mencakup berbagai gagasan. Daulat adalah ekspresi tertinggi tentang kualitas raja, dan kepemilikannya oleh seorang raja merupakan pengabsahan keilahian atas kekuasaannya.

Daulat bersifat melindungi raja, perintah dan kemuliaannya, dan memungkin dirinya mewujudkan tindakan-tindakan magis. Kepemilikan daulat adalah privilege raja yang diperolehnya sejak lahir, yang tidak bisa hilang ataupun dirampas. Singkatnya daulat adalan pondasi legitimasi ideologi.

Konsep daulat dalam kehidupan hubungan timbal-balik antara raja dengan rakyat; berkembang selaras dengan konsep durhaka yang merupakan istilah penting dalam bahasa politik Melayu.

Durhaka merupakan istilah lokal. Menurut Arifin Omar (Bangsa Melayu: Malay Concepts of Democracy and Community), durhaka berarti pengkhianatan kepada Tuhan, penguasa dan kesultanan. Dengan pengertian ini, istilah daulat sepadan dengan makna kata khianat. Walaupun istilah durhaka berasal dari bahasa lokal, namun implikasi konseptualnya diisi sepenuhnya dengan konsep dan nilai Islam. Karena durhaka pada Raja/Sultan dipandang sebagai salah satu dosa besar, yang akan membawa pelakunya ke dalam kerusakan, kebinasaan dan kenistaan. Rakyat tidak boleh durhaka kepada Sultan, karena mereka telah mengikat janji setia (bay’at) dengan raja sebagai penggembala rakyatnya. Dalam kitab Sulalat al-Salathin, menyatakan: (hendaklah) jangan segala hamba Melayu itu durhaka dan menitikkan darahnya ke bumi, jikalau mereka itu akan cedera berunduk hingga takluk negerinya juga. Barangsiapa hamba Melayu durhaka mengubahkan perjanjian (bay’at: janji setia kepada raja), diabaikan Allah bumbungan rumahnya ke bawah kaki ke atas.

Sedangkan di dalam Bustan al-Salathin karya Al-Ranii juga menegaskan kedurhakaan kepada raja sama dengan khianat kepada Allah, sehingga mendatangkan murka Allah dan Rasul-Nya: . segala yang berbuat khianat akan segala raja-raja tak dapat tiada datang jua ke atas mereka itu murka Allah Ta’ala fadhilat, hubaya-hubaya hal segala hamba Allah, jangan kamu berbuat khianat akan segala raja-raja, tak dapat tiada pekerjaan yang demikian itu dinyatakan Allah Ta’ala jua kepadanya.

Konsekuensi durhaka/khianat kepada raja dalam Sulalat al-Salathin dan Bustan al-Salathin tersebut lebih merupakan himbauan moral sekaligus ancaman; konsekuensi kedurhakaan tidak langsung diterima pelakunya, tetapi akan dibalas Allah (baik di dunia maupun di akhirat kelak).

Namun untuk menegakkan daulat Sultan, sebagai penguasa ia dapat menjatuhkan sanksi hukum positif terhadap siapa saja yang durhaka kepada raja sebagaimana termaktub dalam Undang Undang Pahang: Disiksa dengan tiga ratus enampuluh baginya siksa sebilang urat; maka hartanya dirampas, anak istrinya jadi hamba raja.

Maka orang itu diazab selama-lamanya dengan seratus empatpuluh delapan bilang tulang manusia. Jikalau ia sudah mati, dibelah empat, maka dibuangkan empat daksina. Demikian lagi barangsiapa yang serikat dengan dia. Adapun barangsiapa yang mendengar khabarnya, maka tiada dipersembahkannya pada raja, hukumnya dikerat lidahnya dan dipasak kedua telinganya dan dicungkil kedua matanya, dan dibuangkan pada tempat khali.

Maka hendaklah kamu sekalian, jikalau mendengar khabar yang akan memberi mudarat akan raja kamu, segera kamu persembahkan kepada raja atau kepada segala orang yang karib kepada raja; jikalau khabar itu tiada bertentu sekalipun kepada raja, tiada akan memberi mudharat kepada kamu.

Durhaka kepada raja merupakan dosa tak terampuni yang mengandung berbagai konsekuensi fisik dan spiritual bagi para pelakunya. Hal ini mengarah kepada mapannya monoloyalitas dan perhambaan sempurna kepada raja.

Sebagai timbal-baliknya, raja mesti bersifat adil, amanah, dan ‘amar ma’ruf nahyi munkar. Dalam kondisi tertentu rakyat boleh menolak raja jika raja tidak mempunyai sifat dan menjalankan keadilan: Raja adil raja disembah; raja zalim raja disanggah. Pentingnya sifat dan perbuatan adil bagi raja dan tidak berbuat zalim sama nilainya dengan penunaian ibadah haji sebanyak 60 kali. Jika tidak, maka kebinasaanlah yang terjadi.

Sultan Manshur Shah Raja Melaka menasehati putranya Raja Ahmad sebagaimana yang termaktub dalam kitab Sulalat al-Salathin: Dan tiada akan sentosa kerajaannya; karena raja-raja itu umpama api, segala menteri itu umpama kayu; kerana api tiada akan menyala, jikalau tiada kayu; seperti kata farsi: Yakni rakyat itu umpama akar dan raja itu umpama pohon; jikalau tiada akar niscaya pohon tiada akan dapat berdiri.

Demikianlah raja itu dengan segala rakyat; supaya engkau beroleh berkat diberi Allah SWT. Dengan demikian, sang raja harus menghormati dan menepati perjanjian setianya dengan rakyat sebagaimana dipesankan dalam kitab Sulalat al-Salathin:

Jikalau raja Melayu itu mengubahkan perjanjiannya dengan hamba Melayu, dibinasakan Allah negerinya dan tahta kerajaan. Jikalau ada seorang raja-raja Melayu itu memberi aib seorang hamba Melayu, alamat negerinya akan binasa.

Kesetiaan dan amanah kepada janji politik dengan rakyat merupakan salah satu syarat bagi raja untuk membawa warganya kepada kebaikan. Kitab Taj al-Salathin memberi sumbangan penting bagi pembentukan tradisi dan kultur politik Melayu dengan memberi rincian tentang syarat-syarat menjadi raja (mencakup syarat yang bersifat jasmaniyah dan rohaniah).

Salah satu kualitas rohaniah yang sangat ditekankan oleh Taj al-Salathin agar dimiliki oleh raja adalah sifat adil. Karen raja adalah lambing keadilan. Nasehat Sultan Malik al-Manshur dari Pasai kepada cucunya yang dinukil dalam kitab Hikayat Raja-raja Pasai, mengingatkan baik-baiklah kamu kedua memeliharakan pekerjaan al-‘amru bi al-ma’rufi wa al-nahyu ‘an al-munkari. Sebermula, janganlah kamu banyak tamak akan harta dunia, karena dunia ini tempat segala yang maghrur dan jangan kamu ingin akan segala yang tiada memberi manfaat akan kamu di akhirat.

Petunjuk-petunjuk moral dan desakan untuk menjalankan perintah syari’ah ini secara implisit menegaskan bahwa kekuasaan politik yang dipegang raja bukan hanya punya arti duniawi, melainkan juga ukhrawi. Hal ini tergambar nyata dalam Kitab Undang Undang Melaka yang intinya meletakkan prinsip pertemuan dan kesesuaian antara hukum Islam dengan adat lokal.

Penulis:

SPN Drs Ahmad Darmawi MAg (GP Ade Dharmawi),

seniman-budayawan dan dosen UIN Suska Riau dengan konsentrasi Perkembangan Islam Regional Asia Tenggara.